Pembahasan anggaran BPS 2027 di Jakarta menjadi sorotan setelah Komisi X DPR RI menyetujui pagu sebesar Rp6,48 triliun. Badan Pusat Statistik menilai alokasi itu belum menutup seluruh kebutuhan program dan operasional, sehingga mengusulkan tambahan Rp1,47 triliun agar penyediaan data statistik tetap andal mendukung pembangunan.
Rapat dengar pendapat di lingkup DPR menegaskan pentingnya data akurat bagi perencanaan nasional. Dari sisi pembaca di ibu kota, keputusan ini relevan karena banyak kebijakan publik, termasuk yang menyentuh wilayah Jabodetabek, bertumpu pada angka resmi yang dihasilkan BPS.
Alasan penguatan kapasitas dan teknologi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa sejumlah program perlu diperkuat. Fokusnya meliputi kualitas dan kapasitas sumber daya manusia BPS di pusat maupun daerah, kompetensi teknis, serta pemanfaatan teknologi dan metodologi statistik.
Tujuannya agar kegiatan statistik berjalan lebih efektif, efisien, akurat, dan optimal. Tambahan anggaran diarahkan untuk menopang kebutuhan data pembangunan nasional, bukan sekadar memperbesar belanja rutin tanpa arah yang jelas.
Sebaran pagu ke satuan kerja pusat dan daerah
Dari total Rp6,48 triliun, porsi terbesar mengalir ke BPS kabupaten/kota sebesar 77,18 persen atau sekitar Rp4,999 triliun. BPS provinsi mendapat 11,09 persen atau Rp718,45 miliar, sementara satuan kerja pusat memperoleh 11,73 persen atau Rp759,58 miliar.
Keseluruhan mencakup 539 satuan kerja: 502 BPS kabupaten/kota, 34 BPS provinsi, dan tiga satuan kerja pusat. Pola ini menunjukkan beban operasional lapangan yang besar, termasuk di kawasan yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta.
Dua program utama dan jenis belanja
Sekretaris Utama BPS Zulkipli merinci bahwa anggaran 2027 terbagi dalam Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp2,82 triliun atau 43,51 persen, serta Program Dukungan Manajemen (Dukman) Rp3,66 triliun atau 56,49 persen.
Dukman mencakup gaji, operasional kantor, dan kegiatan nonoperasional. Berdasarkan jenis belanja, pagu terbagi menjadi belanja operasional Rp3,57 triliun dan belanja nonoperasional Rp2,91 triliun. Belanja nonoperasional dipakai antara lain untuk survei rutin pendukung prioritas presiden, kegiatan prioritas nasional, serta dukungan manajemen.
- PPIS: penekanan pada layanan dan produk data statistik
- Dukman: penopang gaji, kantor, dan kegiatan nonoperasional
- Belanja nonoperasional: survei dan program prioritas nasional
Implikasi bagi kebutuhan data di Jakarta dan nasional
Bagi pemangku kepentingan di Jakarta, ketepatan data ketenagakerjaan, kemiskinan, inflasi, dan pergerakan ekonomi sangat bergantung pada kapasitas BPS. Usulan tambahan Rp1,47 triliun dinilai sebagai upaya menjaga mutu survei dan pengolahan data agar kebijakan daerah maupun pusat tidak meleset dari kondisi riil.
Komisi X telah memberi lampu hijau atas pagu dasar 2027. Langkah berikutnya adalah penelaahan usulan tambahan agar alokasi benar-benar menguatkan SDM, metodologi, dan infrastruktur statistik tanpa mengorbankan efisiensi.
Dengan pagu yang disetujui dan permintaan tambahan yang diajukan, BPS berharap pelaksanaan kegiatan statistik 2027 lebih siap menopang target pembangunan. Publik di ibu kota pun berkepentingan agar data yang dihasilkan tetap kredibel dan tepat waktu.
Sumber: Sindo News.