Kasus keracunan MBG Lombok kembali menjadi perhatian publik nasional, termasuk warga Jakarta yang memantau mutu program Makan Bergizi Gratis. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan setelah 352 siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengalami keracunan pasca mengonsumsi makanan program tersebut pada Jumat, 11 September 2026.
Pernyataan resmi disampaikan Sabtu, 12 September 2026. Ia menekankan bahwa keselamatan anak tidak boleh diperlakukan sebagai persoalan rutin. Kejadian massal seperti ini, menurutnya, wajib ditelusuri sampai akar masalahnya agar tidak terulang di daerah lain, termasuk wilayah padat penerima manfaat di ibu kota.
Reaksi DPR dan tuntutan penyelidikan menyeluruh
Sari Yuliati menilai insiden di Lombok Tengah menuntut respons serius dari seluruh pemangku kepentingan. Ia meminta penyebab keracunan diusut secara menyeluruh, mulai dari rantai pasok bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi ke sekolah.
Dalam pandangan legislator tersebut, kesehatan peserta didik adalah prioritas utama. Tanpa kejelasan hasil investigasi, kepercayaan publik terhadap program nasional berisiko menurun. Desakan ini relevan bagi orang tua di Jakarta yang juga mengandalkan standar yang sama dalam penyelenggaraan MBG di sekolah-sekolah DKI.
Peran Badan Gizi Nasional dan disiplin SOP SPPG
Selain usutan kasus, Sari mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi pelaksanaan di lapangan. Evaluasi mencakup kepatuhan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap prosedur operasi standar yang sudah ditetapkan.
Disiplin SOP menjadi kunci agar risiko kontaminasi, kesalahan suhu penyimpanan, atau kelalaian higiene dapat ditekan. Pengawasan berjenjang dari pusat ke daerah diharapkan lebih ketat, sehingga setiap titik layanan menerapkan protokol yang seragam dan terukur.
- Penelusuran sumber bahan dan proses masak di SPPG terkait
- Pemeriksaan kondisi penyimpanan serta pengiriman makanan
- Evaluasi penerapan higiene petugas dan fasilitas dapur
- Pemantauan tindak lanjut medis bagi siswa yang terdampak
Dampak nasional program MBG bagi pemantau di Jakarta
Program Makan Bergizi Gratis bersifat lintas daerah. Karena itu, peristiwa di Lombok Tengah dibaca sebagai sinyal peringatan bagi tata kelola di kota-kota besar. Pembaca Seputar Jakarta umumnya menaruh perhatian pada jaminan keamanan pangan sekolah, mengingat volume penerima manfaat di kawasan metropolitan juga tinggi.
Transparansi hasil investigasi dan perbaikan prosedur akan membantu menenangkan orang tua. Komunikasi publik yang cepat dari BGN dan pemerintah daerah setempat dinilai penting agar spekulasi tidak berkembang liar di media sosial.
Langkah yang diharapkan setelah desakan legislatif
Desakan dari pimpinan DPR memberi tekanan politik agar proses usut tidak berhenti pada laporan awal. Koordinasi antara BGN, dinas terkait di NTB, aparat pengawas, dan fasilitas kesehatan setempat diperlukan untuk memastikan data korban, diagnosis, serta temuan laboratorium diumumkan secara bertanggung jawab.
Bagi pemangku program di daerah lain, termasuk Jakarta, momentum ini pantas dipakai untuk audit internal: mengecek ulang mitra dapur, rute distribusi, dan pelatihan petugas. Pencegahan selalu lebih murah daripada menangani keracunan massal.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG diukur bukan hanya dari cakupan porsi, tetapi dari jaminan bahwa setiap makanan yang sampai ke meja siswa aman dikonsumsi. Penyelidikan tuntas atas kasus 352 siswa di Lombok Tengah menjadi ujian konkret komitmen itu.
Sumber: Sindo News.