Di tengah hiruk-pikuk isu nasional yang kerap dibahas warga Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani secara terbuka mengakui bahwa kinerja DPR masih perlu dibenahi agar setiap fungsi lembaga benar-benar menyentuh kepentingan rakyat. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna yang sekaligus menandai laporan Tahun Sidang 2025-2026 dan peringatan HUT ke-81 DPR RI, Selasa, 1 September 2026.
Bagi pembaca di Ibu Kota, isu ini relevan karena pusat kegiatan legislatif berada di Senayan. Apa yang diputuskan parlemen kerap berdampak langsung pada layanan publik, anggaran pembangunan, hingga pengawasan kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari warga metropolitan.
Dampak ke masyarakat lebih penting dari sekadar angka
Puan menekankan bahwa penilaian kinerja tidak cukup diukur dari jumlah undang-undang yang disahkan, frekuensi rapat, atau volume anggaran yang dibahas. Menurutnya, yang lebih menentukan adalah sejauh mana hasil kerja parlemen memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan pembangunan di berbagai sektor.
Ia menegaskan posisi DPR sebagai wakil rakyat menuntut hasil yang bermakna, bukan hanya daftar kegiatan yang panjang. Orientasi pada manfaat nyata itu, kata Puan, menjadi arah yang harus dijaga sepanjang proses legislasi maupun pengawasan.
Empat fungsi parlemen masih punya ruang perbaikan
Dalam pidatonya, Ketua DPR mengakui masih banyak pekerjaan rumah. Perbaikan tidak hanya menyasar fungsi legislasi, tetapi juga fungsi anggaran, pengawasan, serta diplomasi parlemen. Pengakuan tersebut disampaikan secara lugas sebagai bagian dari evaluasi kelembagaan.
Sikap terbuka itu menempatkan kritik publik sebagai masukan yang sah. Bagi warga Jakarta yang aktif menyuarakan aspirasi lewat berbagai kanal, pernyataan ini menjadi sinyal bahwa jarak antara Senayan dan publik diharapkan tidak melebar.
Capaian Tahun Sidang 2025-2026 dalam angka
Laporan kinerja mencatat DPR menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang sepanjang Tahun Sidang 2025-2026. Lembaga ini juga menggelar 1.377 rapat, dengan rincian 332 rapat fungsi legislasi, 309 rapat fungsi anggaran, dan 736 rapat fungsi pengawasan.
- 16 RUU disahkan menjadi UU
- 1.377 rapat digelar secara keseluruhan
- 736 di antaranya terkait fungsi pengawasan
Meski angka tersebut menggambarkan volume kerja yang padat, Puan mengingatkan bahwa kuantitas bukan tujuan akhir. Yang lebih krusial adalah arti hasil kerja bagi kehidupan rakyat di lapangan, termasuk di kawasan padat penduduk seperti Jakarta.
Kritik publik dipandang sebagai jembatan demokratis
Puan menyatakan DPR terbuka menerima masukan dan kritik dari berbagai kalangan. Ia menolak anggapan bahwa kritik otomatis menandai keretakan hubungan rakyat dengan parlemen. Sebaliknya, kritik dinilai sebagai bagian dari hubungan demokratis yang menjaga lembaga tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup masyarakat.
Dengan pendekatan itu, evaluasi kinerja diharapkan tidak berhenti di ruang sidang. Proses perbaikan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen perlu terus diuji lewat dampak yang dirasakan publik.
Sebagai penutup, pengakuan Ketua DPR di momentum HUT ke-81 menjadi pengingat bahwa legitimasi parlemen bertumpu pada manfaat konkret. Warga Jakarta dan masyarakat luas dapat menakar janji perbaikan itu dari kebijakan serta pengawasan yang benar-benar menyentuh kebutuhan sehari-hari.
Sumber: Liputan6.