Sorotan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi pembicaraan di Jakarta dan daerah lain. Kritik kabinet Prabowo, frekuensi kunjungan ke luar negeri, hingga alokasi anggaran program prioritas dijawab dengan penekanan pada fakta di lapangan, stabilitas demokrasi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Presiden menegaskan tidak menutup diri terhadap masukan. Kritik, menurutnya, tetap diperlukan selama ditimbang dengan realitas yang dihadapi rakyat biasa, bukan sekadar opini yang terlepas dari kondisi sehari-hari.
Sikap terbuka terhadap kritik dalam demokrasi
Dalam pernyataan kepada Majalah The Economist yang dikutip siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI pada Jumat, 12 Juni 2026, Prabowo menyatakan menyambut kritik dan membiasakan diri menelaah setiap masukan terhadap pemerintahan yang dipimpinnya. Ia menimbang kritik berdasarkan fakta serta kondisi yang benar-benar dialami warga.
Baginya, kritik adalah bagian dari demokrasi. Indonesia, tegasnya, tetap menjadi negara demokratis dan pemerintahan tidak boleh lepas dari kehendak rakyat. Di sisi lain, demokrasi dinilai harus menghasilkan stabilitas dan kemajuan, bukan kelumpuhan pengambilan keputusan. Stabilitas itu dianggap krusial karena Indonesia sedang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan transformasi di banyak sektor.
Alasan komposisi Kabinet Merah Putih
Pandangan soal stabilitas muncul lagi saat ia menjelaskan ukuran Kabinet Merah Putih yang sempat disebut terlalu besar. Saat penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026, Prabowo membandingkan kondisi Indonesia dengan Timor Leste.
Timor Leste, katanya, berpenduduk sekitar 1,1 juta jiwa namun memiliki 28 anggota kabinet. Indonesia hampir 300 juta penduduk dengan wilayah sangat luas, sehingga pemerintahan perlu bekerja sama dengan banyak kekuatan politik. “Kita besar sekali. Dan karena demokrasi, saya harus berkoalisi,” ujarnya. Koalisi dipandang sebagai jalan menjaga stabilitas agar program jangka panjang bisa dijalankan dan keputusan strategis tidak terhambat pergantian pemerintahan yang terlalu cepat.
Kunjungan luar negeri dan politik bebas aktif
Aktivitas diplomasi Presiden juga sempat disorot. Pada pembukaan Munas ke-XVIII HIPMI di Lampung, Rabu, 10 Juni 2026, Prabowo mengaku heran kunjungan luar negeri seorang kepala negara menjadi bahan kritik. Ia menyinggung periode sebelumnya ketika Presiden ke-7 Joko Widodo pernah dinilai jarang ke luar negeri dan kurang menonjolkan politik luar negeri; kini frekuensi kunjungannya justru dikritik dengan alasan berbeda.
Menurutnya, perjalanan ke berbagai negara merupakan respons terhadap geopolitik yang semakin tidak menentu. Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif, nonblok, bersahabat dengan semua kekuatan, dan menolak keterikatan pada pakta militer pihak mana pun. Garis yang ditempuh digambarkan dengan ungkapan bahwa seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak—dengan tujuan menjaga hubungan luas sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional.
Anggaran program prioritas dan orientasi hasil
Kritik lain menyasar besarnya anggaran untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan pembangunan perumahan rakyat. Di acara groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu, 29 April 2026, Prabowo menilai ukuran belanja tidak boleh dilihat semata-mata dari nominal yang keluar. Yang lebih penting adalah ke mana dana mengalir dan manfaatnya bagi masyarakat.
Ia mempertanyakan kekeliruan jika pemerintah ingin menggelontorkan sumber daya kepada rakyatnya sendiri. Pemerintah, katanya, melakukan penghematan dan realokasi anggaran, sekaligus berupaya mencegah kebocoran akibat korupsi. Anggaran diharapkan berputar di tengah masyarakat, bukan hanya tercatat sebagai belanja negara. Pendekatan yang didorong termasuk jaminan pasar atau off take bagi hasil petani dan nelayan agar arus kekayaan yang selama ini banyak mengalir ke luar negeri dapat dibalikkan ke dalam negeri.
Bagi pembaca di ibu kota, jejak program itu juga terlihat dalam peninjauan MBG di SMPN 111 Jakarta pada 2 Juni 2026, yang menegaskan implementasi di tingkat sekolah. Prabowo mengakui perjalanan pemerintahan tidak sempurna. Pertumbuhan ekonomi yang lama berkisar 5 persen dinilai belum cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, sehingga transformasi dilanjutkan melalui MBG, Sekolah Rakyat, hilirisasi industri, hingga pembentukan Danantara. Kritik tetap diterima, tetapi jawaban yang dijanjikan adalah hasil nyata yang dapat diukur, bukan sekadar retorika.
Sumber: Liputan6.