Partai Perindo mendorong penyusunan blueprint ketahanan ekonomi nasional agar pemulihan UMKM bencana tidak lagi diperlakukan sebagai langkah darurat sesaat. Agenda itu diarahkan hingga 2028 supaya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak bencana dapat bangkit secara terukur dan berkesinambungan.
Bencana di sejumlah daerah kerap meninggalkan jejak lebih dari kerusakan bangunan. Rantai pasok terputus, omzet anjlok, dan sumber penghidupan rumah tangga terancam. Kondisi tersebut membuat banyak UMKM kesulitan bertahan tanpa kerangka kebijakan yang jelas dan berjangka panjang.
Alasan Pemulihan UMKM Perlu Masuk Strategi Nasional
Kerusakan fisik akibat bencana biasanya mendapat perhatian cepat. Namun gangguan pada usaha kecil sering berlangsung lebih lama. Modal kerja habis, pelanggan berpindah, dan akses pembiayaan menjadi lebih sulit. Tanpa dukungan terstruktur, banyak unit usaha akhirnya tutup permanen.
Menempatkan pemulihan UMKM sebagai bagian dari ketahanan ekonomi nasional berarti negara memandang pelaku usaha kecil sebagai fondasi daya tahan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dari bantuan darurat yang berhenti setelah fase tanggap darurat usai.
Blueprint hingga 2028: Bukan Respons Sesaat
Usulan Partai Perindo menekankan perlunya cetak biru yang berlaku multi tahun. Target waktu hingga 2028 memberi ruang bagi perencanaan, alokasi anggaran, serta evaluasi berkala. Dengan demikian, wilayah yang baru terdampak maupun daerah yang masih dalam tahap pemulihan dapat dilayani dalam satu kerangka yang sama.
Blueprint tersebut diharapkan merinci tahapan mulai dari stabilisasi usaha, pemulihan akses pasar, hingga penguatan kapasitas agar UMKM lebih siap menghadapi risiko bencana di masa depan. Fokusnya bukan hanya bantuan tunai, melainkan pemulihan fungsi ekonomi lokal secara utuh.
Dampak bagi Ketahanan Ekonomi dan Lapangan Kerja
UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di berbagai daerah. Ketika usaha mereka lumpuh pascabencana, pengangguran terselubung dan penurunan daya beli cepat terasa. Memulihkan UMKM berarti memulihkan sirkulasi uang di tingkat komunitas dan menjaga stabilitas sosial.
Dalam kerangka ketahanan ekonomi nasional, pemulihan yang terencana juga mengurangi ketergantungan pada bantuan berulang. Daerah terdampak dapat kembali berkontribusi pada rantai pasok nasional lebih cepat jika skema pendampingan sudah tersedia sejak awal.
Relevansi bagi Jakarta sebagai Pusat UMKM dan Logistik
Bagi pembaca di Jakarta, isu ini relevan meski bencana besar tidak selalu terjadi di ibu kota. Banyak UMKM Jakarta terhubung dengan pemasok dan mitra di daerah rawan bencana. Gangguan di luar Jawa kerap berimbas pada ketersediaan bahan baku, harga, dan kelancaran distribusi ke pasar metropolitan.
Kebijakan nasional yang memprioritaskan pemulihan UMKM pascabencana pada akhirnya ikut menjaga stabilitas pasokan dan harga di Jakarta. Pelaku usaha ibu kota juga berkepentingan agar mitra daerah mereka cepat pulih agar rantai bisnis tidak terputus berlarut-larut.
Ke depan, keberhasilan blueprint bergantung pada koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta organisasi pendamping UMKM. Tanpa kejelasan peran dan indikator, dokumen strategis berisiko berhenti di tingkat wacana. Usulan Perindo menempatkan pemulihan UMKM bencana sebagai ujian nyata apakah ketahanan ekonomi nasional benar-benar berpihak pada pelaku usaha kecil yang paling rentan.
Sumber: Okezone.