Pemerintah pusat memperkuat pengawasan penyaluran bantuan gempa NTT setelah Kementerian Dalam Negeri menerjunkan lima tim lapangan. Langkah itu digelar agar dana Presiden senilai total Rp 200 miliar tidak tertahan di kas daerah dan langsung menyentuh kebutuhan warga terdampak di Nusa Tenggara Timur. Bagi pembaca di Jakarta, perkembangan ini penting karena menyangkut tata kelola bantuan pusat yang kerap menjadi rujukan daerah lain saat bencana.
Keputusan formal pembentukan tim tertuang dalam Kepmendagri Nomor 900.1.11/4923/IJ. Penugasan mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri serta Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.14.1/6014/SJ tentang bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi NTT dan kabupaten/kota di wilayah terdampak.
Rapat daring dan peran aparat pengawasan
Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemendagri Bachril Bakri menyampaikan detail penugasan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Presiden yang digelar secara daring. Forum itu diikuti jajaran Inspektorat Jenderal serta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Dari daerah, hadir sekretaris daerah, inspektur, dan kepala BPKAD se-NTT, terutama dari wilayah yang terkena gempa.
Sebelumnya, Kemendagri juga menempatkan tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu warga mengurus administrasi kependudukan yang rusak atau hilang akibat bencana. Kombinasi pendampingan adminduk dan pengawasan keuangan diharapkan mempercepat layanan dasar sekaligus menjaga ketertiban anggaran.
Rincian dana Rp 200 miliar dan prioritas belanja
Menurut Bachril, skema penyaluran mencakup Rp 40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp 20 miliar bagi delapan kabupaten terdampak. Akumulasi angka tersebut mencapai Rp 200 miliar. Pemerintah daerah diminta segera mengakui dana yang sudah masuk Rekening Kas Umum Daerah sebagai pendapatan, lalu mengalokasikannya melalui Belanja Tidak Terduga.
Prioritas penggunaan diarahkan pada tanggap darurat: pangan, sandang, layanan kesehatan, dukungan psikososial, hunian sementara atau tenda, serta perbaikan sarana dan prasarana dasar. Kebutuhan pascabencana seperti perbaikan sekolah, puskesmas, dan jalan akan dipetakan terpisah agar tidak mencampur adukkan fase darurat dengan rekonstruksi jangka menengah.
- Supervisi lapangan oleh APIP Itjen dan Ditjen Bina Keuda
- Fasilitasi administrasi anggaran dan percepatan perubahan APBD
- Pendampingan kendala pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Pedoman teknis pengadaan darurat serta pengawalan akuntabilitas pencairan
Tugas lima tim di wilayah terdampak
Lima tim lapangan yang terdiri atas unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Jenderal dan Ditjen Bina Keuangan Daerah dikoordinasikan oleh Inspektur Khusus. Mereka tidak hanya mengawasi, tetapi juga memfasilitasi agar birokrasi anggaran tidak menjadi hambatan di saat warga membutuhkan logistik cepat.
Dalam kondisi darurat, pemda dapat memakai mekanisme pembebanan langsung sesuai ketentuan agar pencairan lebih cepat. Bachril menekankan pesan Mendagri agar dana tidak dipendam, disalahgunakan, atau dikorupsi. Pengawasan ketat oleh APIP dan tim pendamping menjadi instrumen untuk menjaga kepercayaan publik, termasuk masyarakat di ibu kota yang memantau respons negara terhadap bencana di kawasan timur.
Desakan percepatan manfaat bagi warga NTT
Bachril menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memprioritaskan kebutuhan mendesak masyarakat: pangan, kesehatan, hunian sementara, sanitasi, dan perbaikan fasilitas umum. Kemendagri berjanji terus mengawal kepatuhan prosedur pencairan bantuan keuangan penanganan bencana alam agar dukungan Presiden segera dirasakan warga terdampak.
Dengan struktur pendampingan yang jelas, diharapkan proses dari RKUD hingga belanja di lapangan lebih transparan. Monitoring berlapis ini juga memberi sinyal bahwa bantuan skala besar tetap harus bisa diverifikasi, tanpa mengorbankan kecepatan layanan di lokasi pengungsian dan desa-desa yang rusak.
Koordinasi pusat-daerah yang melibatkan Sekda hingga BPKAD se-NTT menjadi titik krusial. Jika administrasi anggaran, SIPD, dan pengadaan darurat berjalan selaras, dana Rp 200 miliar berpeluang lebih cepat berwujud sembako, layanan kesehatan, tenda, dan perbaikan infrastruktur dasar bagi korban gempa.
Sumber: Liputan6.