Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa transformasi bangsa yang dijalankan pemerintah berpusat pada upaya mengangkat sebanyak mungkin warga Indonesia keluar dari kemiskinan. Pernyataan itu disampaikan saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Bagi pembaca di Jakarta, arah kebijakan ini relevan karena program pusat berdampak langsung pada kesejahteraan warga ibu kota dan daerah penyangga.
Kepala Negara menilai pesan Rais Aam terpilih, KH Miftachul Akhyar, sejalan dengan perjuangan pemerintah. Keberpihakan pada rakyat serta peningkatan kesejahteraan disebut sebagai kewajiban bersama, bukan semata tugas birokrasi di pusat.
Fokus strategi transformasi pada pengentasan kemiskinan
Prabowo menjelaskan bahwa tujuan utama strategi transformasi bangsa yang dipimpinnya adalah mengeluarkan sebanyak-banyaknya rakyat dari kondisi miskin. Ia menekankan fokus, perhatian, dan sasaran kebijakan harus mengarah pada hasil nyata bagi masyarakat luas.
Menurut Presiden, keberanian mengambil keputusan disertai perhitungan matang menjadi kunci. Ia menyatakan sudah menghitung rencana hingga ke rincian rupiah dan optimistis target dapat tercapai.
Capaian dua tahun pertama dan keyakinan ke depan
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyinggung bukti capaian pemerintahan pada dua tahun pertama. Ia percaya langkah yang sudah dijalankan dapat dilanjutkan hingga jutaan warga berhasil terangkat dari kemiskinan.
Keyakinan itu dikaitkan dengan perencanaan yang dinilai cermat. Pemerintah, kata dia, tidak hanya menyusun target, tetapi juga memastikan instrumen kebijakan mendukung realisasi di lapangan.
Efisiensi BUMN sebagai bagian transformasi
Salah satu instrumen yang disebut Presiden adalah penataan Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah menempuh transformasi dan efisiensi agar BUMN lebih fokus dan tidak membengkak tanpa arah.
Prabowo menyampaikan target hingga 31 Desember 2026: kembali menutup sedikitnya 700 BUMN sehingga jumlahnya berada di kisaran 200 hingga 250. Langkah tersebut diposisikan sebagai bagian dari strategi transformasi bangsa secara keseluruhan.
- Penutupan Muktamar ke-35 NU di Jombang, 31 Agustus 2026
- Fokus kebijakan: mengangkat rakyat dari kemiskinan
- Target efisiensi: BUMN tersisa sekitar 200–250 pada akhir 2026
Implikasi bagi warga dan pemantauan publik di Jakarta
Meskipun acara berlangsung di Jawa Timur, arah pengentasan kemiskinan dan penataan BUMN menjadi isu nasional yang dipantau warga Jakarta. Efisiensi badan usaha negara serta program kesejahteraan berpengaruh pada harga layanan, kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi di kawasan metropolitan.
Publik di ibu kota diharapkan mengikuti perkembangan implementasi, termasuk indikator penurunan kemiskinan dan kinerja BUMN setelah penataan. Transparansi angka dan realisasi di lapangan akan menjadi tolok ukur apakah janji transformasi benar-benar menyentuh rumah tangga berpenghasilan rendah.
Dengan penegasan di forum NU tersebut, pemerintah menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai poros narasi transformasi. Keberhasilan ke depan bergantung pada konsistensi perhitungan anggaran, eksekusi kementerian terkait, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat luas, termasuk komunitas di Jakarta.
Sumber: Sindo News.