Pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan di Dewan Perwakilan Rakyat semakin menajam pada satu isu fiskal yang dinilai krusial, yakni dana khusus kepulauan. Dari Jakarta, anggota Panitia Khusus RUU tersebut menegaskan skema pembiayaan ini digodok agar menjawab ketimpangan pembangunan di wilayah berkarakter kepulauan tanpa mengganggu tata kelola keuangan daerah yang sudah berjalan.
Alimudin Kolatlena, anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR, menyampaikan bahwa formulasi dana khusus menjadi substansi strategis yang tengah disiapkan. Instrumen itu diharapkan mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang tersebar di lautan, di mana biaya logistik, konektivitas, dan layanan dasar sering jauh lebih tinggi dibanding wilayah daratan kontinental.
Alasan skema pembiayaan berbeda untuk pulau-pulau
Karakter geografis kepulauan menuntut pendekatan yang tidak seragam dengan daerah nonkepulauan. Jarak antarpulau, ketergantungan pada transportasi laut dan udara, serta keterbatasan skala ekonomi lokal membuat kebutuhan belanja pembangunan bersifat khas. Karena itu, Pansus mendorong dana khusus kepulauan sebagai pelengkap, bukan pengganti, instrumen fiskal yang telah ada.
Dalam penjelasan di Jakarta, Senin, 7 September 2026, Alimudin menekankan kehati-hatian dalam merancang skema tersebut. Tujuannya agar kebijakan baru tidak tumpang tindih dengan mekanisme transfer ke daerah maupun program sektoral yang sudah diatur peraturan perundang-undangan.
Selaras dengan UU Pemerintahan Daerah
Salah satu tonggak hukum yang menjadi rujukan Pansus adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Skema dana khusus kepulauan dinilai harus sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan, kewenangan fiskal daerah, serta prinsip penataan keuangan yang diatur dalam regulasi tersebut.
Dengan menempatkan dana khusus sebagai pelengkap, Pansus ingin menghindari benturan administratif yang bisa memperlambat penyerapan anggaran. Kejelasan payung hukum juga penting agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah punya pedoman yang sama saat alokasi dan penggunaan dana mulai dioperasikan kelak.
Melengkapi instrumen fiskal yang sudah tersedia
Menurut Alimudin, dana khusus kepulauan diarahkan untuk menutup celah pembiayaan yang muncul dari kondisi geografis, misalnya kebutuhan infrastruktur pelabuhan kecil, jaringan energi di pulau terluar, atau layanan pendidikan dan kesehatan yang mahal karena fragmentasi wilayah. Skema ini tidak dimaksudkan menggeser dana alokasi umum, dana alokasi khusus sektoral, atau skema otonomi khusus yang sudah berjalan di sejumlah daerah.
Pendekatan pelengkap itu juga membuka ruang evaluasi berkala: apakah alokasi benar-benar menyentuh hambatan struktural kepulauan atau hanya menambah saluran anggaran tanpa dampak terukur. Bagi pembaca di Jakarta yang mengikuti perumusan kebijakan nasional, isu ini relevan karena keputusan fiskal di pusat akan memengaruhi pemerataan layanan ke wilayah kepulauan yang menjadi bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Implikasi bagi percepatan pembangunan daerah kepulauan
Jika dirancang matang, dana khusus diharapkan mempersingkat kesenjangan infrastruktur dan akses layanan dasar. Wilayah kepulauan sering menghadapi biaya satuan proyek yang tinggi; tanpa instrumen yang mengakui perbedaan itu, target pembangunan nasional berisiko residual di pulau-pulau kecil dan terdepan.
Pansus masih mematangkan detail formulasi, termasuk bagaimana kriteria penerima, indikator kinerja, serta hubungan dengan perencanaan daerah. Transparansi kriteria dinilai penting agar masyarakat di daerah kepulauan memahami hak atas dukungan fiskal yang proporsional dengan tantangan geografis mereka, termasuk penghormatan terhadap konteks sosial setempat dalam pelaksanaan program.
- Fokus Pansus: formulasi dana khusus kepulauan sebagai instrumen percepatan pembangunan.
- Acuan hukum: keselarasan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Posisi skema: melengkapi, bukan menggantikan, mekanisme pendanaan yang sudah ada.
- Lokus pernyataan: Jakarta, 7 September 2026, oleh anggota Pansus Alimudin Kolatlena.
Seiring proses legislasi berlanjut, publik dan pemangku kepentingan daerah diharapkan memantau substansi RUU agar dana khusus benar-benar menjawab kebutuhan riil kepulauan. Kejelasan skema di tingkat pusat, termasuk dari ruang pembahasan di Jakarta, akan menentukan apakah kebijakan fiskal baru ini efektif saat diimplementasikan di lapangan.
Pada akhirnya, keberhasilan RUU Daerah Kepulauan tidak hanya diukur dari lahirnya norma baru, melainkan dari kemampuan negara menyesuaikan cara membiayai pembangunan dengan realitas laut, pulau, dan sebaran penduduk yang unik. Formulasi dana khusus yang hati-hati menjadi salah satu ujian konkret dari niat tersebut.
Sumber: Sindo News.